Pengusaha Sinema Independen Membutuhkan Pertahanan Insentif

Pengusaha Sinema Independen Membutuhkan Pertahanan Insentif

Pengusaha Sinema Independen Membutuhkan Pertahanan Insentif

Asosiasi Semua Perusahaan Bioskop Indonesia (GPBSI) berpikir tentang pemerintah perlu memberikan perlindungan dan motivasi kepada pengusaha bioskop independen untuk bertahan di antara serangan bioskop asing yang memasuki negara.

Ketua GPBSI Djonny Sjafruddin membahas bahwa pemerintah perlu menunjukkan prasangka kepada pengusaha bioskop independen seperti salah satunya adalah agen Poker Online dalam media Judi Poker Online jika mereka ingin secara kolektif mencapai target 2.000 layar bioskop dalam 2 tahun ke depan. Berdasarkan informasi GPBSI, sekitar 2017 ada 280 bioskop dengan 1.359 layar.

“Kami bukan profesi anti-global, tetapi perlindungan wirausahawan lingkungan masih tidak memiliki. Sekarang mulai terjadi, teater film independen yang telah mewakili tahun, setelah itu datang gamer internasional, teater film berlalu. Kompetisi tidak sehat dan seimbang, “katanya kepada Bisnis, Selasa (6/6/2018).

Pengusaha Sinema Independen Membutuhkan Pertahanan Insentif

Dia menjelaskan bahwa saat ini ada 130 layar bioskop independen yang dikembangkan, yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Untuk menghindari persaingan yang tidak adil, ia juga merekomendasikan pemerintah federal untuk membimbing pemain bioskop asing untuk membuka layar baru di ibukota pedesaan, atau kota / peraturan yang tidak memiliki bioskop independen.

“Dari 34 provinsi ini, masih ada lima kabupaten yang tidak memiliki bioskop, seperti di Aceh, Kalimantan, Papua,” jelasnya.

Selain itu, ia juga sangat berharap pemerintah dapat mempromosikan lembaga keuangan untuk menyediakan keuangan dengan bunga ringan kepada pemilik bisnis bioskop untuk meningkatkan minat sektor ekonomi, terutama pemilik bisnis daerah, dalam mendirikan bioskop. Alasannya, investasi bioskop membutuhkan sumber daya yang besar.

Bisnis Cinema Bioskop Swasta

Dia membahas bahwa untuk menyiapkan layar bioskop, pengusaha membutuhkan modal Rp2 miliar untuk bioskop independen sebanyak Rp6 miliar untuk bioskop besar, yang Rp1,2 miliar untuk proyektor dan stereo.

Selain itu, berbagai penghargaan lain yang diperlukan adalah penurunan daya listrik dan harga pajak. Djonny mengatakan bahwa saat ini pajak tontonan tontonan belum memiliki kriteria yang sama persis di setiap daerah, beberapa berlaku 10%, 25%, hingga 30%.

“Ketika menyusun kebijakan tentang kewajiban pajak tontonan, biasanya bioskop belum ada di daerah. Biasanya kewajiban pajak tinggi di luar Jawa, seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi. Tapi kami tidak sedih, kami biasanya mendekati kota.” pemerintah dan juga memberikan pengertian, “katanya.

Seperti diketahui, pembukaan Daftar 100% investasi Negatif Keuangan asing (DNI) di bidang sinema pada 2016 telah membuat berbagai kapitalis internasional tertarik untuk menghabiskan modalnya.

Berbagai pemodal besar yang datang dari China dan juga Korea Selatan (Lotte Cinema) dikatakan sedang berpikir untuk membuka jaringan bioskop di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *